Pungli Sertifikasi Guru Marak Terjadi di Kabupaten Bekasi, Oknum Diduga Meraup Rp 20 Juta

Matahari baru saja terbit, kala Sofia beranjak. Pagi itu,  ia hendak berangkat menuju sekolah, tempat mengajarnya.

Tenaga pendidik yang sudah berusia 50 tahun itu harus menempuh jarak sekitar 20 kilometer.

Perjalanan itu ditempuh selama 40 menit dengan kendaraan motor, dan selebihnya harus dilalui dengan berjalan kaki untuk sampai di lokasi.

“Jarak sekolah tempat mengajar cukup jauh. Kalau naik Ojol (Ojek Online) bisa sekitar Rp 40 ribu sekali tempuh, jadi berangkat diantar anak, atau ikut dengan guru lain yang satu arah,”ujar Sofia saat ditemui pada Senin 9 Agustus 2021.

Sofia hanyalah sekedar nama samarannya. Ia merupakan seorang guru di sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Bekasi. Sofia diketahui telah mengabdi sejak tahun 2010 silam.

Kendati mendapat tunjangan sertifikasi guru, kehidupan ekonomi Sofia jauh dari kondisi sejahtera. Pasalnya, bantuan pemerintah untuk meningkatkan mutu guru tersebut tidak ia terima secara utuh karena pungutan liar.

Sofia mengaku, sejak pertama kali mendapat tunjangan sertifikasi, dirinya harus menyetor uang kepada sejumlah oknum.

Ia bercerita, dirinya mendapat tunjangan sertifikasi guru sejak tahun 2013. Sesuai kebijakan, sertifikasi untuk guru honor akan cair setiap triwulan sebesar Rp4,5 juta.

Adapun praktik pungutan liar itu terjadi saat pencairan dana sertifikasi. Oknum akan menerima uang dari guru yang mengurus sertifikasi dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu dalam amplop yang diserahkan oleh para guru, bersamaan dengan tanda tangan absen bulanan.

Setelahnya, apabila dana tunjangan sertifikasi sudah cair, ia juga diminta menyetor ke pihak sekolah.  Setiap pencairan tunjangan sertifikasi yang dilakukan tiga bulan sekali, ia harus membayar  Rp400 ribu.

“Ketika sertifikasi sudah cair, guru diminta membayar sebesar Rp 400 ribu, yakni sekitar Rp 200 ribu untuk bayar pengawas pembimbing, UPTD dan lain-lain, sisanya Rp 200 ribu untuk operator sekolah.”ungkapnya.

Baca Juga :  Mantap Nih! Kedai Sop Bu Dewi, Sop Iga Lezat Khas Betawi

Sehingga total tunjangan sertifikasi Sofia harus terpotong sebesar Rp 450 ribu, belum lagi dipotong pajak sekitar Rp 250 ribu.

Baginya, potongan itu terhitung cukup besar.  Sebagai guru honor di sekolah swasta yang belum maju, ia hanya mendapat gaji sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sementara gajinya tidak cukup untuk biaya sehari-sehari, tunjangan sertifikasi pun menjadi tumpuan utama penghasilannya.

Di sisi lain,  meski kesulitan ekonomi, Sofia merasa senang melihat murid-muridnya belajar.

“Semua murid di sini kebanyakan berasal dari keluarga kurang mampu. Saya ingin anak-anak kurang mampu ini bisa terus semangat belajar dan punya masa depan, “tutur Sofia mengakhiri wawancara pagi itu.

Diakuinya, ia merasa senang dan bangga melihat murid-muridnya semangat belajar sekalipun honor yang ia dapat jauh dari cukup, bahkan harus terpotong pungutan liar sejumlah oknum.

 

*Oknum Diduga Meraup Rp 20 juta 

Tak hanya Sofia, seorang guru lainnya juga bernasib serupa.  Sebut saja Rani, nama samaran, 30 tahun, salah seorang guru yang mengajar  di wilayah Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi. Guru ini juga membenarkan adanya pungutan liar terkait pencairan sertifikasi guru.

Rani bercerita, dirinya harus membayar sekitar Rp 200 ribu ke pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Cabang Bungin di desa Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi.

Ia mengaku tidak rela harus menyetor adminstrasi tak resmi tersebut, mengingat oknum UPTD mendapat keuntungan besar sementara ia dan teman-teman guru lainnya harus terpotong pendapatannya.

Menurut Rani, oknum UPTD itu diduga sedikitnya meraup sekitar Rp 20 juta setiap kali pencairan dana sertifikasi guru.

“Di wilayah naungan UPTD itu sendiri,  sedikitnya ada sekitar 100 guru penerima sertifikasi, lalu dikalikan pungutan sebesar Rp 200 ribu/orang, si oknum UPTD udah dapet Rp 20 juta tiap pencairan sertifikasi,”ungkap Rani merinci besaran pungli saat dihubungi via chat, pada Senin 9 Agustus 2021.

Baca Juga :  Gaji 2,7 Miliar Per Hari, Lionel Messi Tolak Pemotongan Gaji

Di sisi lain, menurut Rani, adanya pungli tersebut terjadi karena ketakutan para guru terhadap ancaman dari oknum pegawai Dinas Pendidikan.

Seolah jika tidak mau membayar, maka mereka akan terkendala pengurusan administrasinya, akan terhambat pengurusan kenaikan pangkatnya, dan lain-lain. Akibatnya, bantuan pemerintah untuk meningkatan mutu guru tidak sampai utuh pada penerima.***

 

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *